
Seorang siswa duduk sendirian di sebuah ruang kelas. Saya melihat ada sampah di ruangan itu, lalu menghampirinya dan bertanya, “Bang, biasanya kelas ini piketnya pagi atau pulang sekolah?” Ia bangkit dan keluar tanpa menjawab. Saya menyusulnya dan bertanya ia kelas berapa. Ia kembali berlalu, tanpa sepatah kata pun.
Saya tidak tahu mengapa. Ia mungkin pemalu, sedang kesal, atau mengalami hambatan yang belum saya pahami. Yang pasti, saya tidak punya peta untuk membacanya. Wali kelasnya menyebut ada tiga murid yang dianggap memerlukan dukungan khusus, tetapi tidak bisa menjelaskan kebutuhan mereka. Setelah bertanya kepada guru-guru lain, kami menghitung tujuh anak dari 987 murid yang kami duga membutuhkan dukungan tertentu. Itu pun sekadar pengamatan, bukan hasil asesmen profesional. Kami gagap menentukan apakah mereka membutuhkan dukungan khusus atau tidak, dan jika iya, dukungan seperti apa. Semuanya serba tidak pasti.
Selama menjadi guru, saya makin sering berhadapan dengan persoalan yang tidak selesai hanya dengan niat baik: bagaimana melayani seorang anak ketika kebutuhannya sendiri belum mampu kami kenali? Dari situlah saya sampai pada satu pandangan: menerima tanpa mengenal bisa menjadi pengabaian yang sopan. Guru yang berniat baik pun dapat memberikan layanan yang keliru.
Anak yang sudah diterima di sekolah reguler belum tentu benar-benar terlayani, sebab kebutuhannya belum tentu terbaca. Kami pernah merasakannya sendiri. Pada awal tahun ajaran, sekolah membagikan angket kepada orang tua tentang kesehatan dan kebutuhan khusus anak. Angket dibuat tanpa nama agar orang tua lebih leluasa menjawab. Hasilnya hanya satu keterangan bahwa seorang anak mengalami rabun jauh ringan. Belakangan saya sadar, desain kami sendiri keliru. Seandainya orang tua menjawab dengan lengkap sekalipun, kami tidak akan tahu anak mana yang dimaksud.
Mengapa orang tua tidak banyak bercerita? Saya bertanya kepada seorang psikolog. Menurutnya, orang tua bisa saja tidak terbiasa menceritakan kondisi anaknya, atau memang belum tahu apa yang perlu disampaikan karena anak belum pernah menjalani asesmen profesional. Ia mengingatkan bahwa pengamatan guru penting, tetapi dugaan bukan diagnosis. Orang tua perlu diajak bicara baik-baik dan, bila diperlukan, diarahkan kepada tenaga profesional.
Penjelasan itu mengubah cara saya melihat kegagalan angket kami. Masalahnya bukan semata-mata orang tua mau atau tidak mau terbuka. Bisa jadi mereka sendiri belum punya jawaban. Angket adalah formulir, bukan hubungan. Kepercayaan tidak bisa diminta lewat kolom isian, dan kebutuhan seorang anak tidak boleh ditentukan hanya dari dugaan.
Kegagalan berikutnya lebih halus. Beberapa guru pernah mencoba memberikan soal berbeda kepada murid yang mereka anggap memerlukan penyesuaian. Para murid memprotes. Mereka bukan menolak bantuan. Mereka menolak dibedakan di depan teman-temannya. Bantuan yang kasatmata berubah menjadi penanda.
Dalam satu kasus, seorang guru bercerita tentang murid yang kadang bersedia mengerjakan asesmen, kadang tidak. Ia diam ketika ditanya. Gurunya bingung harus mengajar dan menilainya dengan cara apa. Dalam kasus itu, kami memilih mempertahankan tujuan belajar sambil menyesuaikan cara murid menunjukkan pemahamannya melalui asesmen berbasis gawai. Hasilnya belum tentu sempurna. Sebagian guru masih meraba-raba, dan saya sendiri belum yakin seberapa tepat langkah tersebut.
Justru di situlah persoalannya. Guru mau mencoba, tetapi niat baik tidak selalu disertai pengetahuan yang cukup untuk menafsirkan apa yang mereka lihat. Tanpa pegangan dan saluran konsultasi, kepedulian mudah berubah menjadi tebakan. Tebakan yang keliru terhadap seorang anak bukan ongkos kecil. Yang dipertaruhkan adalah pengalaman belajarnya, rasa percaya dirinya, bahkan cara ia memandang dirinya sendiri.
Sebagian orang mungkin menganggap persoalan ini semata-mata urusan sekolah luar biasa. Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, sementara Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk di satuan pendidikan umum.
Aturan itu menyuruh sekolah membuka pintu, tetapi kesiapan guru yang berdiri di dalamnya belum selalu mengikuti. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan pembelajaran mandiri bagi guru melalui Rumah Pendidikan. Persoalannya, pembelajaran mandiri bergantung pada kemauan guru untuk membuka, mengikuti, dan menuntaskannya. Ketersediaan ruang belajar belum tentu berarti semua guru memanfaatkannya.
Di antara hak yang tertulis dan pengalaman seorang anak di depan gurunya masih ada jarak: pengetahuan guru, keterbukaan orang tua, kemampuan sekolah melakukan identifikasi awal, akses terhadap tenaga ahli, dan dukungan ketika guru tidak tahu harus berbuat apa.
Di sekolah kami, sejauh yang kami ketahui, murid-murid tersebut tidak mengalami perundungan. Itu patut disyukuri, tetapi penerimaan sosial belum sama dengan keterlayanan belajar.
Karena itu, sekolah perlu bergerak pada tiga hal. Pertama, mengenali tanpa tergesa melabeli. Pengamatan sejak awal pembelajaran harus menjadi bahan percakapan dengan murid dan orang tua, bukan alat diagnosis. Bila diperlukan, sekolah perlu merujuk kepada ahli dengan persetujuan orang tua.
Kedua, memberikan penyesuaian tanpa mempermalukan. Pembelajaran dan asesmen perlu cukup lentur agar murid dapat menunjukkan pemahaman dengan cara yang sesuai tanpa dibuat tampak berbeda di hadapan teman-temannya. Tujuannya bukan memberi keistimewaan, melainkan membuka akses belajar.
Ketiga, guru tidak boleh dibiarkan bingung sendirian, dan pembelajaran mandiri saja tidak cukup. Sekolah perlu memiliki ruang konsultasi antarguru dan jejaring dengan pihak yang lebih memahami pendidikan kebutuhan khusus. Karena menyadari keterbatasan kami, kami mengundang kepala SLB untuk datang ke sekolah dan memberikan edukasi kepada guru-guru. Namun inisiatif satu sekolah bukanlah sistem. Dukungan semacam itu semestinya dapat dijangkau setiap sekolah, bukan bergantung pada siapa yang memiliki relasi atau berani meminta.
Saya masih belum tahu mengapa siswa itu pergi tanpa menjawab. Namun diamnya memaksa saya melihat persoalan yang lebih besar: mungkin tantangan kita bukan sekadar membuka pintu sekolah, melainkan memastikan anak yang sudah masuk tidak menjadi orang asing di dalamnya.
Sekolah yang inklusif bukanlah sekolah dengan pintu paling lebar, melainkan sekolah yang mau bertanya, mau mendengar, dan berani mengakui bahwa ia belum tahu.
Tamalatea, 7 November 2026
Tulisan ini meraih Juara IV dalam Lomba Menulis Opini Guru Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Bestari Literasi Indonesia dalam rangka memperingati Bulan Bahasa 2026





Penjelasannya singkat, jelas, dan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak!