Diktat & Dramaturgi

Mitos Rajin Malas Sama Saja

Meluruskan Persepsi di Tengah Wacana Tinggal Kelas 2027

Ungkapan Rajin Malas Sama Saja (RMS) kembali menarik perhatian publik setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan wacana pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XII Tahun 2026 di Bali, Jumat, 2 Oktober 2026. Pernyataan tersebut segera menjadi perbincangan di berbagai ruang publik, terutama media sosial. Ada yang mendukung karena menganggap kebijakan tersebut dapat mengembalikan kedisiplinan dan semangat belajar murid. Ada pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak. Padahal, gagasan tersebut masih berupa wacana yang membutuhkan kajian akademik dan masukan para ahli sebelum dapat ditetapkan sebagai kebijakan.
Di tengah perdebatan tersebut, muncul satu kesan yang menurut saya perlu dicermati. Seolah-olah selama ini semua murid otomatis naik kelas, tanpa mempertimbangkan apakah mereka rajin atau malas, disiplin atau tidak, serta bagaimana perkembangan hasil belajarnya. Benarkah demikian? Apakah ungkapan RMS benar-benar menggambarkan kenyataan di seluruh sekolah? Pertanyaan ini penting karena sebuah ungkapan yang terus diulang di ruang publik dapat membentuk persepsi seolah-olah itulah kenyataan yang berlaku secara umum.
Dalam ketentuan pendidikan yang berlaku, sekolah sebenarnya tetap memiliki kewenangan untuk menentukan kenaikan kelas berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan belajar murid secara menyeluruh melalui proses penilaian dan pertimbangan profesional guru. Artinya, ketentuan pendidikan yang berlaku tidak mengharuskan seluruh murid dinaikkan kelas secara otomatis tanpa melalui penilaian dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemungkinan seorang murid dinyatakan tidak naik kelas tetap ada, sepanjang keputusan tersebut memiliki alasan yang jelas dan didasarkan pada proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Memang, dalam pendekatan pendidikan saat ini, tidak naik kelas ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Sekolah didorong untuk terlebih dahulu memberikan bantuan, pembinaan, dan kesempatan kepada murid yang mengalami kesulitan belajar. Namun, menjadikan tidak naik kelas sebagai pilihan terakhir tentu berbeda dengan menghapus kemungkinan tersebut sama sekali. Perbedaan ini perlu dipahami agar masyarakat tidak menganggap bahwa selama ini sekolah kehilangan kewenangan untuk menentukan kenaikan kelas berdasarkan kondisi dan perkembangan murid.
Di sinilah anggapan bahwa rajin dan malas selalu memperoleh hasil yang sama perlu diluruskan. Ungkapan RMS mungkin menggambarkan persoalan yang terjadi dalam praktik tertentu, tetapi tidak tepat apabila dijadikan gambaran umum seluruh satuan pendidikan. Kita tidak dapat begitu saja menyimpulkan bahwa sekolah selama ini mengabaikan kedisiplinan dan hasil belajar hanya karena sebagian besar murid dinyatakan naik kelas. Sebab, naik kelas bukanlah keputusan yang semestinya diambil secara sembarangan. Ada proses pembelajaran, penilaian, pembinaan, dan pertimbangan yang menjadi dasar sebelum keputusan tersebut ditetapkan.
Dalam praktik pendidikan, keputusan kenaikan kelas tidak semestinya hanya ditentukan oleh satu angka, satu mata pelajaran, atau jumlah ketidakhadiran semata. Kehadiran dan kedisiplinan tetap merupakan aspek penting dalam pembinaan murid, tetapi keputusan akhir harus mempertimbangkan perkembangan belajar dan kondisi murid secara menyeluruh. Guru melakukan penilaian terhadap perkembangan belajar murid, wali kelas memantau kondisi dan perilaku anak, guru bimbingan konseling memberikan layanan ketika ditemukan persoalan yang memerlukan perhatian khusus, dan orang tua dilibatkan untuk membantu mencari penyelesaian. Semua itu merupakan bagian dari proses pendidikan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat. Karena itu, ketika seorang murid akhirnya dinyatakan naik kelas, bukan berarti sekolah tidak mempertimbangkan kesungguhan dan tanggung jawab belajarnya.
Kita juga perlu memahami bahwa setiap murid memiliki persoalan yang berbeda. Ada murid yang memperoleh hasil belajar belum optimal, tetapi menunjukkan usaha dan perkembangan yang baik. Ada pula yang mengalami kesulitan karena persoalan keluarga, kesehatan, atau hambatan lain yang memengaruhi proses belajarnya. Kondisi tersebut tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan murid yang sengaja mengabaikan tanggung jawab belajar. Sekolah harus mampu membedakan persoalan tersebut secara objektif. Tidak naik kelas bukan hukuman yang dapat dijatuhkan hanya karena seorang murid dianggap malas. Sebaliknya, menaikkan murid juga bukan berarti sekolah membiarkan segala kekurangan tanpa pertimbangan. Keduanya merupakan keputusan pendidikan yang harus memiliki dasar yang jelas.
Ungkapan Rajin Malas Sama Saja sesungguhnya dapat menjadi pengingat tentang pentingnya menghargai usaha, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam belajar. Namun, ada perbedaan antara menjadikan RMS sebagai kritik terhadap kelemahan praktik pendidikan dan menganggapnya sebagai kenyataan yang berlaku di semua sekolah. Jika ada sekolah yang belum konsisten menerapkan kriteria kenaikan kelas, hal tersebut tentu perlu dievaluasi. Jika terdapat keputusan akademik yang tidak didasarkan pada perkembangan belajar murid, praktik semacam itu juga harus diperbaiki. Akan tetapi, tidak tepat jika persoalan yang mungkin terjadi di sebagian sekolah kemudian membentuk anggapan bahwa seluruh sekolah selama ini menaikkan murid tanpa aturan.
Keberhasilan pendidikan juga tidak selalu dapat diukur dari banyak atau sedikitnya murid yang tinggal kelas. Sekolah yang hampir seluruh muridnya naik kelas belum tentu mengabaikan standar pendidikan. Bisa jadi proses pembelajaran dan pendampingan yang dilakukan telah membantu sebagian besar murid mencapai perkembangan yang diharapkan. Sebaliknya, banyaknya murid yang tidak naik kelas juga tidak otomatis menunjukkan bahwa sekolah tersebut lebih tegas atau lebih bermutu. Ukuran yang jauh lebih penting adalah kualitas pembelajaran, perkembangan kompetensi murid, serta objektivitas keputusan yang diambil. Pendidikan seharusnya tidak terjebak pada anggapan bahwa semakin banyak murid tinggal kelas, semakin tinggi pula mutu sebuah sekolah.
Saya memahami semangat yang ingin dibangun Mendikdasmen melalui wacana tersebut, yakni menumbuhkan budaya belajar yang lebih kuat, meningkatkan kedisiplinan, serta membiasakan murid memiliki daya juang dan kesiapan berkompetisi. Semangat itu tentu menjadi kepentingan bersama dalam dunia pendidikan. Namun, apabila wacana tidak naik kelas mulai tahun 2027 nantinya berkembang menjadi kebijakan, ada satu hal yang menurut saya perlu diperhatikan. Jangan sampai pembahasan kebijakan tersebut justru memperkuat persepsi bahwa selama ini sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan murid tidak naik kelas. Sebab, kemungkinan itu sebenarnya masih dikenal dalam ketentuan pendidikan yang berlaku.
Barangkali yang lebih membutuhkan perhatian bukan semata-mata menghadirkan kembali ketentuan tentang tidak naik kelas, melainkan memastikan bahwa seluruh sekolah benar-benar menjalankan kriteria kenaikan kelas secara konsisten. Sekolah perlu memperkuat kualitas penilaian, mengidentifikasi kesulitan belajar sejak dini, memberikan pendampingan yang memadai, serta memiliki keberanian mengambil keputusan berdasarkan data dan pertimbangan profesional. Ketegasan memang diperlukan, tetapi tidak boleh berubah menjadi hukuman yang mengabaikan kondisi murid. Sebaliknya, kepedulian juga tidak boleh berubah menjadi pembiaran terhadap rendahnya tanggung jawab belajar. Keduanya harus berjalan seimbang agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan pendidikan.
Perdebatan publik mengenai wacana tidak naik kelas merupakan sesuatu yang wajar. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap mutu pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Namun, kita perlu berhati-hati agar perdebatan tersebut tidak berkembang berdasarkan pemahaman yang kurang tepat tentang praktik kenaikan kelas selama ini. Tidak semua murid otomatis naik kelas, dan tidak naik kelas pun bukan keputusan yang dapat dilakukan sekolah tanpa alasan. Ada ketentuan, proses penilaian, pembinaan, dan pertimbangan pendidikan yang harus dilalui. Karena itu, RMS sebaiknya dipandang sebagai pengingat agar sekolah terus memperbaiki kualitas pembelajaran dan konsistensi penerapan aturan, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh sekolah telah menyamakan murid yang rajin dengan yang malas.
Pada akhirnya, kita tentu menginginkan murid yang rajin belajar, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat untuk terus berkembang. Namun, tujuan tersebut tidak cukup dicapai hanya dengan memperketat keputusan kenaikan kelas. Pendidikan harus mampu membangun kesadaran bahwa belajar merupakan tanggung jawab murid, sementara sekolah berkewajiban memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal. Sekolah bukan sekadar tempat menentukan siapa yang naik kelas dan siapa yang tinggal kelas, melainkan tempat membangun pengetahuan, karakter, dan masa depan anak-anak kita.
Kita tidak sedang membela setiap keputusan sekolah, sebab sekolah pun tidak luput dari kekurangan. Yang ingin diluruskan adalah anggapan bahwa selama ini kenaikan kelas berlangsung tanpa aturan dan tanpa pertimbangan. Jika masih ada praktik yang keliru, tentu harus diperbaiki. Namun, perbaikan pendidikan semestinya berangkat dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan, bukan dari generalisasi yang belum tentu menggambarkan kenyataan.
Karena itu, sebelum kita terlalu jauh memperdebatkan wacana kebijakan tahun 2027, ada baiknya kita merenungkan satu pertanyaan mendasar: Benarkah yang selama ini kurang adalah aturan tentang tidak naik kelas, atau justru konsistensi kita dalam menjalankan aturan yang sebenarnya sudah ada?

Tamalatea, 9 Oktober 2026

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also
Close
Back to top button