Adil Itu Tidak Selalu Sama

MENJELANG pembagian rapor semester genap, seperti biasa sekolah disibukkan dengan pembahasan kenaikan kelas. Ada siswa yang dinyatakan naik kelas, ada pula yang dipertimbangkan untuk tinggal kelas. Ada juga istilah yang sering muncul dalam pembahasan, seperti naik bersyarat atau naik dengan pertimbangan tertentu.

Alasannya beragam. Ada yang sering tidak masuk sekolah, sering bolos, tidak mengikuti remedial, tidak ikut ujian, melawan guru, dan berbagai pelanggaran lainnya.

Seminggu menjelang pembagian rapor, saya meminta laporan mengenai siswa-siswa yang dianggap bermasalah dan berpotensi tidak naik kelas. Ketika laporan itu disampaikan, saya kemudian berdiskusi bersama tim sebelum rapat kenaikan kelas dilaksanakan minggu berikutnya. Saya ingin setiap kasus yang akan dibahas memiliki data yang jelas, termasuk apa saja yang telah dilakukan sekolah untuk membantu siswa tersebut. Dengan begitu, rapat tidak hanya membahas pelanggaran atau hasil akhirnya, tetapi juga melihat proses dan upaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Di tengah diskusi, saya mengajukan satu pertanyaan. Apakah kita benar-benar sudah mengenal kondisi anak-anak ini? Pertanyaan itu membuat suasana sedikit berbeda. Selama ini, ketika seorang siswa dianggap bermasalah, jawaban yang sering muncul biasanya sederhana. Tinggal kelas. Tidak naik kelas. Atau diberi sanksi tertentu. Seolah-olah persoalan selesai setelah keputusan itu diambil.

Padahal saya merasa persoalannya tidak sesederhana itu. Saya kemudian membayangkan sebuah kemungkinan. Bagaimana jika seorang siswa yang sering terlambat, sering tidak masuk sekolah, dan nilainya banyak yang tidak tuntas ternyata hidup dalam kondisi yang tidak mudah? Ibunya telah meninggal dunia. Ayahnya menikah lagi. Ia tinggal bersama keluarga lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia harus bekerja hingga larut malam. Pagi harinya ia datang ke sekolah dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang tidak tenang.

Lalu bayangkan siswa yang lain. Orang tuanya lengkap. Kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kesempatan belajar tersedia. Namun ia memilih untuk tidak belajar, sering mengabaikan tugas, dan tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki diri.

Apakah kedua anak ini harus menerima perlakuan yang sama? Barangkali jawaban atas pertanyaan itu akan berbeda-beda. Sebab setiap orang membawa pengalaman, nilai, dan cara pandangnya ketika melihat sebuah persoalan. Ada yang lebih menekankan pentingnya aturan, ada yang lebih menyoroti latar belakang kehidupan anak, dan ada pula yang berusaha mencari titik temu di antara keduanya. Mungkin di situlah letak pentingnya sebuah diskusi. Bukan untuk mencari siapa yang paling benar, melainkan untuk memahami persoalan secara lebih utuh sebelum mengambil keputusan.

Sering kali kita memahami keadilan dengan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Padahal dalam kehidupan, keadilan tidak selalu berarti kesamaan perlakuan. Adil adalah memahami keadaan setiap orang sebelum mengambil keputusan.

Dalam dunia pendidikan, yang kita hadapi bukan saja angka di rapor. Yang kita hadapi adalah manusia. Anak-anak dengan latar belakang keluarga yang berbeda, beban hidup yang berbeda, dan perjuangan yang berbeda pula. Tentu pelanggaran tetap harus mendapatkan konsekuensi. Aturan tetap harus ditegakkan. Sekolah tidak boleh kehilangan wibawa. Namun sebelum memutuskan masa depan seorang anak, kita juga perlu bertanya, apa yang sebenarnya sedang ia hadapi?

Kebanyakan yang terlihat oleh kita hanyalah kenakalannya, bolosnya. Yang tidak terlihat adalah luka, kesulitan, dan beban hidup yang sedang ia tanggung. Namun semakin saya memikirkan persoalan ini, semakin saya menyadari bahwa yang perlu kita lihat secara utuh bukan hanya anak-anak. Kita juga perlu melihat diri sendiri.

Persoalannya bukan terletak pada apakah seorang anak akhirnya naik kelas atau tidak. Melainkan bagaimana keputusan itu dibuat. Apakah keputusan tersebut lahir dari pemahaman yang utuh atau hanya dari kumpulan laporan pelanggaran? Apakah kita benar-benar sudah melihat persoalannya secara menyeluruh atau hanya melihat bagian yang tampak di permukaan? Karena keputusan pendidikan tidak boleh lahir dari pandangan yang sepotong-sepotong. Apalagi keputusan itu menyangkut masa depan seorang anak.

Saya juga percaya bahwa keputusan tidak selalu menjadi benar hanya karena disetujui oleh banyak orang. Tidak semua kesepakatan melahirkan keputusan yang bijaksana. Tidak semua suara terbanyak menghasilkan kebenaran. Karena itu, rapat kenaikan kelas seharusnya tidak menjadi forum untuk mencari suara terbanyak. Rapat kenaikan kelas adalah ruang untuk mencari pemahaman yang paling mendekati keadaan sebenarnya.

Kita perlu bertanya lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Apa yang sudah dilakukan sekolah? Apa yang sudah dilakukan keluarga? Masih adakah ruang bagi anak ini untuk memperbaiki dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya dijawab sebelum sebuah keputusan diambil. Sebab pendidikan bukanlah pekerjaan mengelompokkan anak baik dan anak tidak baik. Pendidikan adalah usaha memahami manusia dan membantunya bertumbuh menjadi lebih baik.

Bayangkan sebuah sekolah menetapkan kebijakan naik kelas bersyarat. Gagasannya sederhana dan menurut saya cukup baik. Siswa diberikan kesempatan naik kelas dengan catatan harus menyelesaikan dan memperbaiki nilai-nilai yang belum tuntas dalam waktu yang telah ditentukan. Pada saat rapat, semua setuju. Aturan dibuat. Keputusan diambil. Semua tampak berjalan baik.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan kebijakan itu tidak selalu semudah yang direncanakan ketika keputusan dibuat. Berbagai tantangan muncul di lapangan, ada keterbatasan yang harus dihadapi, dan ada hal yang luput dari perhatian bersama. Dari situ kita belajar bahwa membuat keputusan ternyata jauh lebih mudah dibandingkan mengawal pelaksanaannya secara konsisten.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kita terus berusaha menambal bagian-bagian yang masih belum sempurna, memperbaiki yang perlu diperbaiki, dan melihat setiap persoalan secara utuh. Sebab pada akhirnya, tujuan pendidikan bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik.

Saya semakin percaya bahwa aturan tidak dibuat untuk terdengar gagah ketika dibacakan dalam rapat atau terlihat indah ketika dituliskan dalam dokumen. Aturan dibuat untuk dijalankan. Sebab aturan yang sederhana tetapi dapat dilaksanakan dengan baik akan jauh lebih bermakna daripada aturan yang terlihat sempurna namun sulit diwujudkan dalam kenyataan.

Ibarat seorang petani, tidak semua benih tumbuh dalam tanah yang sama. Tidak semua tanaman membutuhkan perlakuan yang sama. Namun tidak ada petani yang sengaja berharap tanamannya gagal tumbuh. Begitu pula dengan guru. Setiap keputusan yang diambil pada dasarnya lahir dari harapan agar anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Satu hal lain yang menurut saya perlu kita renungkan bersama. Ketika kita berbicara tentang naik dan tidak naik kelas, pembicaraan langsung tertuju kepada siswa. Anaknya bagaimana? Pelanggarannya apa? Layak naik atau tidak? Sangat jarang kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah aturan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan itu sudah kuat? Apakah kriteria naik dan tidak sudah tertuang dalam dokumen sekolah? Apakah sudah menjadi bagian dari Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan? Apakah sudah diketahui, dipahami, dan disepakati oleh seluruh warga sekolah? Atau, jangan-jangan kita hanya mengikuti kebiasaan yang terus diulang dari tahun ke tahun tanpa pernah memeriksa kembali dasar pijakannya?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab dengan jujur. Karena aturan sekolah tidak boleh lahir dari suasana rapat sesaat. Tidak boleh berubah hanya karena ada kasus tertentu. Tidak boleh pula dibentuk oleh rasa lelah, kecewa, atau kejengkelan yang sesaat. Sebab bisa saja sebuah keputusan bukan lahir dari pertimbangan yang matang, melainkan karena kita merasa penat menghadapi persoalan yang terus berulang.

Aturan harus lahir dari kesadaran bersama, ditulis dengan jelas, disepakati bersama, disosialisasikan, lalu dijalankan secara konsisten. Jika dasar itu belum kuat, sesungguhnya kita sedang berjalan dengan satu kaki yang pincang. Mungkin dari dalam kita merasa semuanya baik-baik saja. Namun jika suatu hari keputusan tersebut dipersoalkan oleh orang tua, masyarakat, atau pihak yang memahami aspek hukum pendidikan, benteng kita sesungguhnya masih lemah. Bukan karena keputusan kita pasti salah, tetapi karena pondasi yang menopang keputusan itu belum cukup kuat.

Keputusan yang bijak tidak akan goyah oleh tekanan atau kepentingan sesaat. Ia menyerupai pohon yang berakar kuat; mampu bertahan meski diterpa angin kencang. Ketahanan tersebut lahir dari proses penanaman yang tepat sejak awal. Prinsip ini berlaku pula dalam pengambilan keputusan pendidikan—ia harus bertumpu pada regulasi yang jelas, pertimbangan matang, basis data yang lengkap, serta pemahaman mendalam terhadap kondisi peserta didik.

Jujur, bagi saya, naik kelas maupun tidak naik kelas sama-sama memiliki nilai pendidikan. Keduanya dapat menjadi sarana pembelajaran apabila diputuskan dengan pertimbangan yang benar. Karena itu, fokus kita seharusnya bukan semata-mata pada hasil akhirnya. Fokus kita adalah pada proses berpikir yang melahirkan keputusan tersebut.

Apakah keputusan itu lahir dari kemarahan atau kebijaksanaan? Apakah lahir dari kejengkelan atau kepedulian? Apakah lahir dari kebiasaan lama atau dari upaya memahami keadaan yang sebenarnya? Saya menyadari bahwa tidak semua orang harus sepakat dengan cara pandang ini. Dalam dunia pendidikan, satu persoalan sering kali dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda.

Tulisan ini bukan upaya untuk menyatakan bahwa pandangan saya adalah yang paling benar. Ini hanyalah satu cara memandang persoalan yang lahir dari pengalaman, perenungan, dan kegelisahan saya sebagai bagian dari dunia pendidikan.

Karena sekolah yang baik bukan sekolah yang cepat mengambil keputusan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu melihat persoalan dengan jernih, memegang aturan dengan benar, menggunakan akal sehat, dan tetap menghadirkan hati dalam setiap keputusannya. Sebab pada akhirnya, yang sedang kita putuskan bukan sekadar status kenaikan kelas. Lebih dari itu, tentang masa depan seorang anak.

Mungkin tidak semua orang akan sepakat dengan cara pandang ini. Dan itu tidak masalah. Setiap orang memiliki pengalaman, pertimbangan, dan sudut pandangnya masing-masing. Tulisan ini pun bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan sekadar mengajak kita melihat persoalan secara lebih utuh. Sebab pada akhirnya, yang sedang kita hadapi bukan sekadar data pelanggaran, angka-angka di rapor, atau status kenaikan kelas. Yang sedang kita hadapi adalah manusia.

Dan manusia sering kali tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Di balik setiap nilai, setiap pelanggaran, dan setiap keputusan, ada cerita yang tidak selalu terlihat. Karena itulah saya percaya, adil tidak selalu berarti sama. Suai.

Tamalatea, Juni 2026